LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

Tentang Kami

Last update : 05 May 2014 01:09 oleh Arsil

Situs ini dimaksudkan untuk menyediakan indeks putusan pengadilan untuk memudahkan masyarakat khususnya kalangan akademisi, praktisi maupun aktivis yang bergerak di bidang hukum untuk melakukan penelusuran putusan pengadilan yang ada dalam situs putusan Mahkamah Agung (www.putusan.mahkamahagung.go.id). Untuk tujuan tersebut kami melakukan kategorisasi putusan tidak hanya berdasarkan jenis perkara namun juga berdasarkan isu-isu hukum tertentu yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang ada di dalamnya. Selain itu kami juga menyediakan ringkasan-ringkasan putusan terpilih serta anotasi atau komentar atas putusan. Ringkasan putusan dibuat untuk memudahkan pengguna mengetahui gambaran umum tentang isi putusan.

Dalam situs ini khusus untuk putusan pidana kami juga menyediakan statistik pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam menyajikan statistik pemidanaan kami menyediakan fasilitas pemilihan variabel data sehingga pengguna dapat menentukan sendiri informasi statistik seperti apa yang hendak diketahui. Dalam jangka panjang statistik pemidanaan ini dapat berguna baik bagi Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakim sebagai panduan dalam menentukan besaran tuntutan pidana dan hukuman yang akan dijatuhkan.

Situs ini dikelola oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), sebuah organisasi non profit yang bergerak dibidang reformasi peradilan. Informasi lengkap tentang kami dapat dilihat di situs kami www.leip.or.id. Pembangunan situs ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) – AusAID.

Situs indeks hukum dikelola oleh:

Penanggung Jawab 

Arsil

Saat ini beraktifitas sebagai Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan LeIP. Selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia aktif di Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FHUI. Sempat pula berkarya di LBH Jakarta hingga pada 2002 mulai berkiprah di LeIP. Aktif menulis kajian-kajian putusan pada blog http://www.krupukulit.wordpress.com

Koordinator :

Yura Pratama, SH

Staf pada Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan LeIP. Pada masa kuliahnya, aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Serta turut berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Masyarakat (2008). Pada tahun 2010, ia memutuskan untuk berkarya di LeIP sebagai Peneliti.

Staf :

Alfeus Jebabun, SH

Staf pada Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan LeIP. Bergabung dengan LeIP sebagai Peneliti pada Juli 2011. Sebelumnya pernah menjadi anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia cabang Jakarta (PBHI Jakarta).

Della Sri Wahyuni, SH

Staf pada Divisi Administrasi Peradilan di LeIP. Bergabung dengan LeIP pada Oktober 2012 sebagai peneliti setelah beberapa waktu magang sebagai enumerator di LeIP. Sempat menjadi Asisten Dosen untuk mata kuliah terkait Hukum Tata Negara di FHUI.

Liza Farihah, SH

Staf pada Divisi Administrasi Peradilan di LeIP. Bergabung dengan LeIP pada Oktober 2012 sebagai peneliti setelah beberapa waktu magang sebagai enumerator di LeIP. Sebelumnya pernah terlibat dalam penelitian LeIP mengenai bantuan hukum dan alasan peninjauan kembali, saat masih menjadi mahasiswa.

Enumerator :

Annisa Fadilla Kartadimadja, SH

Saat ini sedang menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak Februari 2013. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis. Bergabung dengan LeIP sebagai Enumerator LeIP pada bulan April 2013.

Muhammad Rafi

Bergabung dengan LeIP sebagai Enumerator sejak April 2013 untuk mejalankan program indeksasi dan statistik putusan pengadilan. Kini sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Divisi Mooting di LaSALe (Law Student Association of Legal Practice) Fakultas Hukum UI.

 

Dalam membangun website ini LeIP juga bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, kampus, serta akademisi, antara lain:

1. Pusat Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Pusat studi ini berdiri pada Oktober 2012 lalu, sebagai wadah bagi staf pengajar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum-Unviersitas Andalas, untuk melakukan berbagai kegiatan ilmiah dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam kerangka itu, Pusat Studi memiliki tiga divisi, yaitu Divisi Penelitian, Divisi Diseminasi, serta Divisi Konsultasi dan Advokasi. Sejak berdirinya Pusat Studi telah melakukan beberapa kegiatan, yang bekerjasama dengan lembaga lain. Di antaranya adalah Diskusi Terbatas tentang “ Eksistensi dan Peran Pengadilan Tipikor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang diselenggarakan pada waktu pengenalan dan pendirian secara resmi pusat studi, 8 November 2012. Kemudian menyelenggarakan “Sosialisasi Hukum Acara Pidana on-line” pada tanggal 16 November 2012 bersama BPHN, RNE, dan World Bank. 

Kontributor: Shinta Agustina, S.H., M.H., Edita Elda, S.H., M.H.

 

 

 

 

 

2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)

Hukum sebagai salah satu perangkat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sedang berada dalam puncak popularitasnya. Hal ini terlihat dalam pemberitaan sehari-hari, dimana tiada hari terlewatkan tanpa membicarakan hukum lengkap dengan permasalahannya. Namun, patut disayangkan, berita tentang hukum lebih menyoroti sisi negatif dari hukum itu sendiri, baik dalam tataran subtansi, ataupun dalam pelaksana dan implementasinya. Walau begitu, memang harus diakui bila permasalahan hukum di negara ini berada dalam titik kritis. Apakah semua permasalahan tersebut akan dibiarkan berjalan terus seperti saat ini tanpa ada suatu usaha untuk merubahnya?

Pertanyaan tersebut patut dilayangkan pada kita yang konon mengklaim bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang mengusung nilai-nilai demokrasi dan bercirikan prinsip check and balances dalam pelaksanaan pemerintahannya. Adalah tidak pantas apabila suatu negara yang menamakan diri negara demokrasi namun di dalam negara tersebut tidak ada supremasi hukum.

Seperti kita ketahui, yang menjadi penjaga atau garda terdepan dalam terciptanya demokratisasi dalam suatu negara adalah hukum atau sistem hukum yang ada di negara tersebut, dimana bagian terpenting adalah sistem peradilan lengkap dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami sebagai insan hukum yang mengemban misi sebagai masyarakat ilmiah berusaha menyikapi masalah tersebut dengan membentuk suatu lembaga yang kami namakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). MaPPI secara formal berdiri pada tanggal 27 Oktober 2000, melalui surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor. 38A/SK/D/FH/10/2000. Keberadaan MaPPI diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pembenahan Sistem Peradilan di Indonesia. 

Kontributor: Dio Ashar Wicaksana, S.H., M. Rizaldi, S.H., Raynov Tumorang Pamintori

 

3. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis.  Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu.  Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Kontributor: Anggara, Syahrial M. Wiryawan, Erasmus A.T. Napitupulu

 

4. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta)

LBH Yogyakarta diresmikan 6 September 1981 sebagai bagian dari (bergabung dengan) YLBHI yang terlebih dahulu berdiri. LBH Yogyakarta didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen menegakkan hukum yang pada saat itu banyak terjadi penyelewengan hukum dan kekuasaan oleh aparat negara.

Dalam perjalanannya LBH mendapat kepercayaan dari masyarakat, hal tersebut dilihat dengan banyaknya pengaduan perkara, mulai dari perkara pidana, perdata, politik, perburuhan dan sebagainya. LBH juga mengenalkan bantuan hukum struktural, yaitu bantuan yang tidak semata-mata hanya berpijak pada instrumen pasal undang-undang yang positifistik, namun dengan melakukan berbagai terobosan dalam melakukan pembelaaan guna memperjuangkan keadilan bagi, masyarakat yang tertindas dan tidak mampu dibidang hukum maupun secara ekonomi.

Kontributor: Samsudin Nurseha, Hamzal Wahyudin, Ikhwan Sapta Nugraha

 

5. Magenta Woman's Right Defender Alliance (Magenta WRDA)

Magenta WRDA adalah organisasi masyarakat (sipil) yang dibentuk dengan semangat kerelawanan para anggotanya (volunteering organisation). Inisiatif pendirian Magenta dimulai sejak pertengahan 2011, digerakkan oleh keyakinan bahwa siapa pun dapat melakukan perubahan.  Pekerja dan relawan Magenta memiliki latar belakang yang berbeda tetapi disatukan oleh komitmen  untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat marjinal dan kelompok rentan.  Pengalaman relawan-relawan Magenta dalam advokasi perubahan hukum bagi perempuan, anak, lingkungan, sumber daya alam dan masyarakat  adat menerbitkan kesadaran kritis mengenai pola kekerasan yang sistemik dan struktural terhadap perempuan dan anak. Karena itu, konstituten utama Magenta WRDA adalah perempuan, terutama perempuan miskin, dan anak  yang menjadi korban pelanggaran Hak/ berkonflik dengan hukum. Pengalaman kami juga menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan dan anak adalah aktor perubahan dan mampu melahirkan aksi-aksi sosial yang menginspirasi, inspiratif seperti “Magenta”.

Magenta adalah warna yang dilahirkan dari pencampuran biru dan merah, sehingga menyerupai ungu. Magenta menyiratkan makna kekuatan, penuh strategi atau inovasi dan simbol otonomi (berpendirian). Perkumpulan ini memilih warna magenta untuk menyampaikan pesan perempuan dan anak dapat membebaskan diri dari kungkungan struktur nilai-nilai yang bias kuasa dan gender dalam budaya dan tatanan kehidupan.  Perempuan bisa membuat pilihan-pilihan rasional dan intuisional untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sementara masyarakat perlu didorong untuk lebih mendengarkan pandangan atau pendapat Anak, serta berjibaku menciptakan dunia yang ramah bagi tumbuh kembang anak.

Magenta WRDA lebih mengutamakan pendekatan pemberdayaan masyarakat khususnya konstituen utama. Di titik ini, Magenta WRDA mengenali potensi individual dan kolektif dalam elemen-eleman masyarakat untuk melakukan perubahan kultural dan struktural agar perempuan dan anak dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik dan setara. 

Kontributor: Fransisca Yohana Tantria Wardhani, Melly Setyawati Mulyani, Diyah Stiawati

 

6. Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, SH, MHum

Lahir di Ambon 10 April 1973 dengan nama Edward Omar Sharif Hiariej. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Magister humaniora diperoleh dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004. Doktor diperoleh dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak tanggal 1 September 2010. Dalam bidang penelitian, banyak melakukan riset antara lain adalah mengenai implikasi reposisi TNI – Polri Dalam Bidang Hukum pada tahun 2000. Penelitian Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan, tahun 2002. Riset Unggulan Terpadu mengenai Regulasi Dunia Maya : Pengaturan Perdagangan, Pembinaan Dan Pelembagaan Serta Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Teknologi Infomrasi, tahun 2003. Penanggulangan Illegal Logging Di Kalimantan Barat, tahun 2004. Kajian mengenai pengaturan mata uang, tahun 2005. Kajian mengenai pengembalian aset kejahatan, tahun 2008. Sampai dengan saat ini lebih dari 100 karya tulis ilmiah dan  artikel telah dimuat dalam majalah ilimiah dan berbagai media cetak. Beberapa buku yang pernah ditulis bersama adalah Curah Gagas Dari Bulaksumur : Meluruskan Jalan Reformasi, tahun 2003. Rekomendasi Untuk Presiden, tahun 2004. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, tahun 2006. Pengembalian Aset Kejahatan, tahun 2008. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana , tahun 2009. Pengantar Hukum Pidana Internasional, tahun 2009, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM, tahun 2010. Teori dan Hukum Pembuktian, tahun 2012. 

Beliau dibantu oleh asistennya, Hendry Julian Noor, SH, MKn.  Lahir di Pangkalan Bun 28 Juli 1986. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008. Magister Kenotariatan diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini aktif sebagai asisten dari Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum., dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan Tahun 2013

 

7. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

 

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 merupakan salah satu LBH yang berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Salah satu LBH tertua di Indonesia ini awalnya didirikan berdasarkan gagasan dari Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dengan di dukung oleh Pemda DKI pada masa itu dengan maksud untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya.

Lambat laun LBH Jakarta  menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap seluruh penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sekarang. Semangat ini merupakan bentuk peng-kritisan terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

LBH Jakarta saat ini beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat.  Alamat website: www.bantuanhukum.or.id