LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

Jurnal Dictum 4 : Juni 2013

Last update : 22 Oct 2013 00:26 oleh Arsil

Permasalahan harta bersama adalah permasalahan yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan oleh sepasang suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sah dalam arti disini adalah sah menurut agama dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat serta dicatatkan oleh pegawai pencatat. Menariknya, terdapat banyak gugatan mengenai harta bersama ini, dimana gugatan tersebut diajukan di luar suatu pernikahan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, Jurnal Dictum kali ini mengangkat permasalahan harta bersama di luar pernikahan yang didasarkan atas putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus permasalahan tersebut.

 

Yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya dimana putusan yang dikaji hanyalah 2 (dua), dalam edisi kali ini jumlah putusan yang kami angkat sebanyak 3 (tiga)buah. Putusan-putusan yang dipilih dan dikaji oleh para anotator adalah putusan-putusan yang menarik dan mengungkap sisi lain dari harta bersama yang pada umumnya berada dalam suatu perkawinan yang sah. Putusan yang pertama membahas mengenai harta bersama yang diambil alih oleh suami selepas istrinya meninggal dunia. Putusan ini menarik karena terjadi putusan pembatalan perkawinan pada saat proses gugatan mengenai harta yang ditinggalkan oleh si istri, yang diajukan oleh sanak saudaranya. Putusan ini dikaji olehMelli Nuraini Darsa, S.H., LL.M., salah satu pengacara papan atas yang memberikan perspektif mengenai putusan ini.

 

Putusan yang kedua yang akan dikaji yaitu putusan mengenai perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat. Perkawinan tersebut dilangsungkan menurut  hukum adat Tionghoa dan Budha. Perkara ini cukup menarik oleh karena awalnya Penggugat menggugat harta yang dikuasai oleh Tergugat dengan alasan bahwa harta tersebut dikuasai oleh Tergugat selama mereka hidup bersama. Penggugat mengklaim bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara keduanya baik secara hukum maupun agama, namun Tegugat membantahnya, dimana berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat telah ada perkawinan secara adat dan agama antara keduanya namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Catatan Sipil. Dalam perkara ini Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa terdapat hubungan perkawinan antara keduanya walaupun belum dicatatkan. Mengingat perkawinan tersebut belum dicatatkan maka dianggap perceraian antara keduanya juga belum terjadi sehingga gugatan Penggugat yang menurut MA pada dasarnya adalah gugatan pembagian harta bersama belum dapat dilakukan. Atas dasar itu MA memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Putusan ini dikaji oleh Erna Sofwan Sjukrie, S.H., salah seorang mantan hakim tinggi dan juga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

 

Putusan yang ketiga adalah putusan mengenai gugatan harta bersama di luar pernikahan. Putusan ini cukup menarik, karena dalam kasus ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi dan batal dilaksanakan, namun Penggugat telah memberikan sejumlah harta kepada Tergugat. Karena rencana perkawinan antara keduanya tersebut batal Penggugat kemudian menggugat Tergugat untuk mengembalikan harta-harta yang telah diberikannya tersebut. Atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Bagaimana permasalahan dari pertimbangan hukum pengadilan atas  putusan ini dikaji oleh Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., salah seorang akademisi hukum keperdataan yang menyajikan sudut pandang tersendiri terhadap putusan ini.

 

Selain kajian atas tiga putusan tersebut, dalam Jurnal Dictum kali ini akan memuat opini dari Della Sri Wahyuni, peneliti LeIP, yang membahas mengenai pro kontra seputar pembentukan UU Contempt of Court yang saat ini sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam edisi kali ini diulas juga mengenai refleksi hukum di Indonesia pasca reformasi yang terdapat pada bagian inforial. Inforial ini ditulis oleh Direktur Eksekutif LeIP Dian Rositawati yang merupakan materi presentasinya yang dipaparkan di Working Group Indonesia: Justice and Development, sebagai bagian dari the Knowledge Platform on Security and Rule of Law, yang diselenggarakan di Den Haag, negeri Belanda, pada tanggal 25 April 2013.

 

Silahkan download di sini