LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

Jurnal dictum 2 Maret 2013

Last update : 22 Oct 2013 00:28 oleh Arsil

Dalam dictum versi online edisi 2 maret 2013 ini kami mengangkat tema “Pro Kontra Hukuman Mati”. Wacana seputar Hukuman Mati kembali marak akhir-akhir ini. Wacana ini kembali ramai saat ditemukan beberapa putusan Peninjauan Kembali atas beberapa kasus narkotika yang membatalkan hukuman mati yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan yang membatalkan hukuman mati tersebut menjadi bahan perdebatan publik oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung yang memriksa dan memutus perkara-perkara tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia walaupun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar konstitusi.

Kontroversi atas putusan-putusan tersebut kemudian beralih pada isu lain, yaitu adanya pemalsuan putusan dalam salah satu putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan vonis hukuman mati tersebut. Pemalsuan putusan tersebut terjadi dalam putusan PK atas terpidana Hanky Gunawan, dimana Hanky Gunawan yang sebelumnya divonis mati oleh Kasasi hukumannya diubah oleh majelis PK menjadi 15 tahun namun ternyata hukuman 15 tahun penjara tersebut dipalsukan menjadi 12 tahun penjara. Pemalsuan vonis putusan ini kemudian berujung pada diberhentikannya seorang Hakim Agung. Sungguh sebuah peristiwa yang langka, dimana seorang Hakim Agung diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Terlepas dari isu pemalsuan putusan serta pemberhentian seorang Hakim Agung tersebut Dictum kali ini tertarik untuk membedah putusan-putusan yang membatalkan hukuman mati. Dua buah putusan yang diangkat yaitu putusan kasasi dalam perkara Pidana Militer dengan Terpidana Muhammad Irfan Djumroni, seorang Kolonel TNI AL yang membunuh mantan istrinya dan seorang hakim di pengadilan. Atas perbuatannya tersebut ia sebelumnya dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diperkuat oleh Pengadilan Militer Utama. Namun di tingkat kasasi hukumannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung menjadi penjara seumur hidup. Apa yang menjadi pertimbangan Kasasi sehingga membatalkan hukuman mati yang telah dijatuhkan tersebut cukup menarik dan akan diulas oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, pengajar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putusan kedua yang akan diulas adalah putusan Peninjauan Kembali dengan terpidana Hillary Chimezie, terpidana kasus narkotika yang dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. Dalam putusan PK ini hukuman mati yang dijatuhkan majelis Kasasi diubah oleh majelis PK menjadi penjara selama 12 tahun. Apa alasan majelis PK cukup menarik oleh karena serupa dengan kasus Hangky Gunawan yang menggunakan alasan Hak Asasi Manusia. Bagaimana isi pertimbangan putusan ini akan dianalisis oleh Answer Styannes, SH, aktivis HAM yang saat ini aktif di Asian Human Rights Commission di Hong Kong.

Selain analisa atas dua putusan tersebut, dalam Dictum kali ini juga akan dipaparkan beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap para terdakwanya. Putusan-putusan yang diambil adalah putusan-putusan yang ditemukan dalam situs putusan Mahkamah Agung. Sementara itu untuk kolom Opini kali ini ditulis oleh Yura Pratama, SH, peneliti LeIP yang mengangkat tema Perubahan KUHAP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan Progresif dalam Bantuan Hukum dan Penyiksaan.

Untuk mendapatkan dictum dalam bentuk pdf silahkan unduh di sini atau klik gambar di atas.

 

Penanggung Jawab Dian Rosita | Dewan Redaksi Arsil, Nur Syarifah, Yura Pratama | Redaksi Pelaksana Yura Pratama | Desain Sampul Yura Pratama | Percetakan Astana

Alamat Redaksi LeIP Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan, Jakarta, 12980. Phone (021) 83791616. ISSN: 1412 – 7059

 


 

Daftar Isi

Kajian dan Anotasi Putusan

  1. Membahas Ulang dan Memperluas Diskusi terkait Hukuman Mati: Poin Krusial yang Terlewatkan dalam Kasus Hillary Chimezie, penulisAnswer Styannes
  2. Pidana Mati, Untuk Siapa ? (Analisis terhadap Putusan Nomor: 85 K/MIL/2006), penulis: Eva Achjani Zulfa

Resume Putusan Pilihan

Putusan-Putusan Hukuman Mati Mahkamah Agung (Redaksi)

Opini dan Artikel

Perubahan KUHAP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan Progresif dalam Bantuan Hukum dan Penyiksaan, penulis: Yura Pratama

Inforial Dunia Peradilan

Pemberlakuan Template Putusan MA Untuk Mempercepat Minutasi Putusan, (Redaksi)

 

Biodata Pengkaji dan Anotator

Answer Styannes bekerja untuk Asian Human Rights Commission, suatu organisasi regional hak asasi manusia yang bermarkas di Hong Kong. Answer Styannes lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan melanjutkan studi master dalam hukum hak asasi manusia internasional di University of Essex dengan beasiswa dari Open Society Foundation. Sebelum bergabung dengan Asian Human Rights Commission, ia bekerja untuk LBH Masyarakat di Jakarta dan menjalani program magang di Duncan Lewis Solicitors serta berbagai organisasi hak asasi manusia di Inggris seperti Global Witness dan Minority Rights Group International. Answer Styannes dapat dihubungi di answer.styannes@acrc.asia.

Eva Achjani Zulfa adalah Peneliti dan Pengajar tetap pada bidang studi hukum pidana FHUI sejak tahun 1998. Penulis beberapa buku antara lain “Keadilan Restoratif Di Indonesia” [1998], “Gugurnya�Hak Menuntut” [2010] dan “Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Aktif pula menulis diberbagai jurnal hukum.

Yura Pratama adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sejak tahun 2008 serta lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun yang sama. Sebelumnya sempat bekerja di LBH Masyarakat di Jakarta sebagai asisten pengacara.


 

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah yang terpilih akan mendapat honor dari redaksi.