LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

Jurnal dictum 1 Oktober 2012

Last update : 22 Oct 2013 00:30 oleh Arsil

Jurnal Kajian Putusan Pengadilan “dictum,” merupakan kelanjutan dari Jurnal Kajian Putusan Pengadilan "dictum" sebelumnya yang pernah diterbitkan 5 edisi oleh LeIP pada kurun waktu tahun 2003-2006 lalu. Pada saat itu dictum diterbitkan dalam bentuk cetakan. Karena besarnya biaya produksi saat itu penerbitan dictum terpaksa terhenti. Kini, dengan semakin tingginya penggunaan internet di masyarakat, khususnya praktisi serta akademisi hukum LeIP memutuskan untuk kembali menerbitkan dictum dalam versi elektronik. Kami memang tetap memproduksi dictum ini dalam berntuk cetakan, namun jumlahnya sangat terbatas dan hanya dimaksudkan untuk dibagikan kepada beberapa pihak saja, sementara untuk peminat pada umumnya kami sediakan dictum ini dalam versi online/ elektronik dalam bentuk Pdf yang dapat diunduh secara gratis. 

Dalam dictum versi  Online/Elektronik edisi 1 – Oktober 2012 mengangkat tema tentang Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika. Dalam putusan pertama pertanyaan hukum yang diangkat adalah persidangan kasus narkotika yang kerap melanggar hukum acara hanya dengan menghadirkan pihak polisi (bahkan dalam beberapa kasus hanya BAP saja). Sedangkan dalam putusan kedua permasalahan yang dibahas adalah aparat penegak hukum yang kerap menggunakan pasal pengedar bagi pengguna. Bagaimana Mahkamah Agung dalam menyikapi hal ini? Silahkan unduh di sini

 

Penanggung Jawab Dian Rosita | Dewan Redaksi Arsil, Nur Syarifah, Yura Pratama | Redaksi Pelaksana Yura Pratama | Desain Sampul Yura Pratama | Percetakan Astana

Alamat Redaksi LeIP Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan, Jakarta, 12980. Phone (021) 83791616. ISSN: 1412 – 7059 


 

DAFTAR ISI

Rubrik Kajian dan Anotasi Peradilan

  1. Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika, penulis: Ricky Gunawan, SH
  2. Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia, penulis: Asmin Fransiska, SH, LLM

Resume Putusan Pilihan

Penerapan Pasal 127 UU Narkotika yang Tidak Didakwakan JPU (Redaksi)

Opini dan Artikel

Refleksi atas Upaya Kriminalisasi terhadap Hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan RUU Mahkamah Agung, penulis: Anugerah Rizki Akbari, SH

Inforial Dunia Peradilan

IACA Conference (Redaksi)


Tentang Penulis

Anugerah Rizki Akbari adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan asisten dosen pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Asmin Fransiska lulus S1 dari Fakultas Hukum Unika Parahyangan di Bandung pada tahun 2008. Dia melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Northwestern University di Chicago USA di tahun 2003 sebagai Fulbright Scholar dalam LL.M Program on International Human Rights Law. Di tahun 2005. Dia bekerja sebagai Fellow di United Nation High Commissioner on Human Rights, Geneva Switzerland. Pada tahun 2005, dia bergabung dengan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya di Jakarta sebagai dosen dengan mengajar Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tahun 2009 dia mendirikan Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR) yang fokus kerjanya adalah mendorong reformasi kebijakan Napza di Indonesia melalui serangkaian penelitian, advokasi serta kampanye baik di tingkatan lokal, nasional dan internasional. 

Ricky Gunawan adalah Direktur Program LBH Masyarakat. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2006. Sebelumnya pernah berkarya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asian Human Rights Commission (AHRC).